Saturday, 23rd June 2018 03:50:54

CIMA Tolak Pelaut Wajib Miliki KTKLN

 Konsorsium Perusahaan Pengawaan Kapal atau Consortium of Indonesia Manning Agencies (CIMA) dengan tegas menolak Pelaut yang bekerja di kapal asing diwajibkan membuat KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang diterbitkan oleh Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

“Pengurusan KTKLN yang tidak ada dasar hukumnya akan berpotensi menciptakan pungutan liar di lapangan,”  tegas Ketua Umum Cima Ubung Kusrin di Jakarta, Senin (12/5), menanggapi surat edaran (SE) Deputi Penempatan BNP2TKI bahwa Pelaut yang akan bekerja di kapal-kapal asing wajib memiliki KTKLN.

SE tertanggal 17 April 2014 yang ditandatangani Agusdin Sabiantoro itu menyebutkan persyaratan itu berdasarkan pasal 62 UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Intinya, setiapTKI yang ditempatkan  di luar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan Pemerintah.

KTKLN, kata Agusdin, merupakan bukti TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja di luar negeri dan digunakan sebagai kartu identitas TKI selama penempatan, serta sebagai pengendalian penempatan TKI di luar negeri, instrumen perlindungan TKI dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah.

Karena itu, perusahaan keagenan awak kapal diminta mamastikan TKI yang bekerja di kapal asing memiliki KTKLN. Instansi yang berwenang di embarkasi diminta mencegah keberangkatan TKI yang tidak memiliki KTKLN.

Menanggapi edaran tersebut, Ubung Kusrin menegaskan, dalam UU 39/204 tidak ada satu pasal pun yang mengatur soal Pelaut, apalagi mewajibkan memiliki KTKLN. Pasal 28 UU itu menyebutkan, penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu (Pelaut) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri (tenaga kerja). Tapi hingga kini peraturan itu tak pernah ada.

Sekjen Cima Gatot Cahyo Sudewo menambahkan, dalam sistem perekrutan, penempatan dan perlindungan Pelaut, kita berpedoman pada UU 17/2008 tentang Pelayaran. Bahkan ketentuan itu telah diperkuat dengan terbitnya peraturan Menteri Perhubungan No. 84/2013.

“Sistem ini akan dapat menekan, bahkan menghapus pengiriman Pelaut di kapal yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Nasional maupun Internasional,” tandas Ubung Kusrin yang juga didampingi Dewan Pertimbangan Organisasi Ferry  Luntungan dan Janto Firmansyah.          

Menghambat

Ia mengingatkan, tidak adanya kewajiban Pelaut memiliki KTKLN sebenarnya telah ditegaskan oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam suratnya kepada Deputi Penempatan BNP2TKI tertanggal 27 Februari 2014. Di sana ditegaskan, dokumen kepelautan yang dimiliki seseorang yang bekerja di kapal hanyalah Buku Pelaut, Sertifikat Kepelautan dan dokumen identitas Pelaut (Seafarer’s Indentity Document/SID).

“Pelaut juga tidak pernah dipersyaratkan memiliki visa kerja sebagaimana syarat mendapatkan KTKLN, melainkan hanya Buku Pelaut dan dokumen perjalanan resmi lainnya (Passport),” sambung Ubung mengutip surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Yan Risuandi atas nama Dirjen Perhubungan Laut Capt. Bobby Mamahit.

Selain itu, lanjut Ubung Kusrin, kewajiban membuat KTKLN juga akan memperpanjang birokrasi dan bisa menghambat penempatan Pelaut di kapal luar negeri. Jika ini terjadi, citra perusahaan pengawakan kapal di mata pelayaran internasional akan rusak, Pelaut akan kehilangan pekerjaan, dan pemerintah akan kehilangan devisa.

“Jika Pelaut sering terlambat masuk kapal, maka citra kita akan rusak dan perusahaan pelayaran asing akan menghentikan merekrut Pelaut kita. Ini membahayakan eksistensi Pelaut, karena mereka bakal kehilangan pekerjaan,” tukasnya seraya memperkirakan Pelaut yang bekerja di luar negeri saat ini sekitar 175.000 orang dengan devisa mencapai jutaan dolar AS sebulan.

Untuk itu, BNP2TKI diminta tidak memaksa kehendaknya agar Pelaut wajib memiliki KTKLN, karena bertentangan dengan UU Pelayaran. “Kalau ini dipaksakan, berarti BNP2TKI akan merongrong penempatan Pelaut di luar negeri,” tegasnya seraya mengingatkan, dalam penempatan dan perlindungan TKI sebenarnya BNP2TKI hanya bertindak sebagai Operator, bukan Regulator yang seenaknya menerbitkan aturan.

**Sumber Tabloid Maritim