Get Adobe Flash player

Login KAP3B

Rekening KAP3B

Web counter

Today443
Yesterday618
This week443
This month3175
Total908543

Visitor IP : 54.208.73.179
Unknown ? Unknown Mon 18 Jan 2021 16:56

Pemerintah menerbitkan regulasi tentang perekrutan dan penempatan awak kapal. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.84/2013 yang ditandatangani EE Mangindaan pada 4 Oktober 2013 dan diundangkan dalam berita negara oleh Menteri Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2013. Namun pihak Keagenan Pelaut resah dengan adanya aturan itu. Mengapa?.

Permenhub merupakan peraturan turunan dari UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2010 tentang Angkutan di Perairan. Salah satu pasal dalam PP itu menyebutkan bahwa ketentuan mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal diatur  dalam peraturan menteri. 

Pada prinsipnya, ketentuan ini mengatur tata cara dan prosedur perizinan usaha keagenan awak kapal, perekrutan dan penempatan pelaut di kapal lengkap dengan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk  pemulangannya. 

Selain itu, juga memuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar dan penyelesaian perselisihan pelaut. Perusahaan keagenan wajib menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pelaut dengan pemilik/operator kapal, atau pelaut dengan perusahaan keagenan, baik melalui musyawarah atau secara hukum sesuai Perjanjian Kerja Laut (PKL). Jika tidak dapat disele­saikan, para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan industrial dengan berpedoman pada PKL dan dokumen pendukung lainnya. 

Izin usaha keagenan awak kapal diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) atas nama Menteri Perhubungan (Menhub), berupa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). Surat izin berlaku sepanjang tidak ada pencabutan dari Dirjen Hubla. 

Sanksi administrasi diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran, mulai peringatan, pembekuan sementara, sampai pencabutan izin usaha.  Peringatan diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan kegiatan sejak mendapat SIUPPAK. Pembekuan dilakukan jika perusahaan tidak melaksanakan kewaji­ban atau tanggung jawab sesuai PKL. 

Sedang pencabutan izin dilakukan Dirjen Hubla jika perusahaan memalsukan atau ikut membantu pemal­suan dokumen, mempekerjakan pelaut tanpa PKL dan memungut biaya dalam proses perekrutan dan penem­patan pelaut, selain biaya mengurus paspor, visa, buku pelaut dan sertifikat kesehatan. 

Perusahaan keagenen awak kapal wajib memiliki sistem manajemen mutu yang terstandar dan mene­rapkan di perusahaan. Sistem manajemen ini wajib dilaporkan ke Dirjen Hubla untuk mendapat perse­tujuan sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan keagenan awak kapal. 

Biaya tinggi 

Dalam pasal 12 disebutkan, perusahaan keagenan wajib menyampaikan laporan internal audit kepada Dirjen sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan. Namun dalam ayat berikutnya disebutkan pemilik kapal dan perusahaan keagenan wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 

Pasal ini ditentang oleh CIMA (Consortium Indonesia of Manning Agency) atau  konsorsium perusahaan keagenan awak kapal. Ketua Umum CIMA Ubung Kusrin mengakui banyak perusahaan keagenan yang sampai saat ini belum memiliki sistem manajemen mutu atau ISO yang ditetapkan oleh lembaga internasional. Untuk mendapatkan sertifikat manajemen mutu itu mem­butuhkan dana yang cukup besar. 

“Kalau perusahaan diwajibkan melaporkan sistem manajemen mutu ke Dirjen Hubla untuk mendapat persetujuan, itu sangat birokratis dan akan menim­bulkan biaya tinggi,” ujarnya mengingatkan. 

Ia juga mempertanyakan pasal 12 ayat 3 bahwa pemilik kapal atau perusahaan keagenan wajib mem­bantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi. 

“Apa maksudnya fasilitas? Apa biaya transportasi dan akomodasi? Kalau verifikasi di daerah berarti perusahaan harus menyediakan tiket pesawat dan hotel? Ini akan dimanfaatkan oleh  oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab,” sambungnya seraya menam­bahkan ayat ini juga membuka peluang timbulnya biaya tinggi. 

Di bagian lain, CIMA juga keberatan pasal 14 yang menyebutkan perusahaan keagenan bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkan atas segala isi PKL (Perjanjian Kerja Laut) sejak PKL ditan­datangani sampai habis masa berlakunya dan awak kapal kembali di tempat pemberangkatan awal. 

“Seharusnya tanggung jawab itu dibebankan kepada pemilik kapal (owners). Kita tidak mungkin menye­lesaikan atau menalangi pembayaran atas keterlambatan gaji, bonus, atau hak pelaut lainnya. Kita juga tidak mungkin mengasuransikan pelaut. Itu semua tanggung jawab owners,” tegas Ubung. 

Dalam hal perizinan, ia juga menyoroti persyaratan perusahaan harus memiliki perjanjian keagenan dengan pemilik/operator kapal (principal) yang terdiri dari surat penunjukan yang wajib diketahui oleh perwakilan RI bagi principal yang berkedudukan di luar negeri, surat keterangan terdaftar di kementerian berwenang, kesepakatan kerja bersama, dan surat kuasa dari principal dalam proses perekrutan dan penempatan pelaut. 

“Menurut hemat saya, kalau sudah ada perjanjian kan  tidak diperlukan lagi surat penunjukan dan surat kuasa,” tambahnya. 

Kemudian Ubung Kusrin mempertanyakan perusahaan harus memiliki bank data pelaut yang telah ditempatkan. “Ini berarti perusahaan baru tidak bisa mengajukan izin. Dan ini juga menjadi peluang dijadikan obyek oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. 

Meski pun banyak catatan dan pertanyaan yang ditujukan kepada Menhub, namun CIMA berharap penerbitan PM (Peraturan Menteri) No.84/2013 tersebut dapat mengakhiri ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis keagenan awak kapal. Sehingga dapat menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan industri manning di Indonesia dapat berkembang dengan baik. 

Sebagai konsekwensi terbitnya PM No.84, Ubung Kusrin minta ketegasan dari Dirjen Hubla tentang status KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang diwajibkan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) kepada semua tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk pelaut. Ia mendesak Dirjen Hubla mengeluarkan ketetapan yang menyatakan pelaut tidak memerlukan KTKLN, dengan tindasan disampaikan kepada semua pihak terkait. Antara lain Imigrasi, Deplu, Kepolisian dan lain-lain. 

“Ketegasan ini diperlukan untuk menghentikan terjadinya pemerasan di lapangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya. 

Sementara itu, sebagai persiapan untuk segera mengurus SIUPPAK, Ubung minta informasi pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan SIUPPAK, dan kapan permohonan SIUPPAK mulai dilayani. 

Ia juga menanyakan biaya untuk mengurus SIUPPAK, dan berapa lama proses pengurusannya. Sementara menunggu SIUPPAK, CIMA mempertanyakan pula tenggang waktu SIUP yang lama dapat digunakan. 

Di awal keterangannya, Ubung merasa kecewa karena sebagai asosiasi atau konsorsium perusahaan keagenan awak kapal, CIMA tidak dicantumkan dalam PM tersebut. Ia juga tidak mengerti mengapa CIMA tidak diikutsertakan dalam pembahasan draft Permenhub. 

“Kita mempelajari draft peraturan Menhub  itu hanya satu hari, tepatnya pada 31 Juli, sebelum draft diserahkan ke Menhub pada 1 Agustus 2013. Sehingga banyak pasal yang kita pertanyakan,” aku Ubung Kusrin. 

(sumber Tabloid Maritim)