Get Adobe Flash player

Login KAP3B

Rekening KAP3B

Web counter

Today454
Yesterday618
This week454
This month3186
Total908554

Visitor IP : 54.208.73.179
Unknown ? Unknown Mon 18 Jan 2021 17:27

Kegiatan pengkelasan kapal di Indonesia dengan system dual class masih terbilang belum efisien dan mengurangi pembiayaan. Sebab sistem yang berlaku dalam proses pengklasan­nya belum berlangsung oleh satu lembaga.

Keadaan itu terungkap oleh peserta yang hadir dalam kegiatan Temu Teknis Sosialisiasi Permen 7 tahun 2013 tentang Kapal Wajib Klas BKI. Widiharja mempertanya­kan system dua class yang sampai saat ini teknis pelaksanaan belum dilakukan oleh satu lembaga. Akibatnya kegiatan pengklasan kapal dengan sistem dua class masih menimbulkan pembiayaan yang besar dari pada dengan satu klas.

“Sistem pengkelasan kapal secara dual class belum membuat kegiatan pengklasan kapal berlangsung dengan efisien dan biaya murah, sebab dilakukan oleh satu lembaga dan belum jelas menggunakan standar siapa, kelas asing atau klas BKI,” ungkapnya.

Dengan banyaknya pihak yang melakukan survey pada saat pelaksanaan dual clas, maka masih jealas juga standar siapa yang digunakan. Apakah setelah dilakukan survey oleh BKI, pihak klas asing akan mengakuinya, karena setlah disurvey oleh pihak klas BKI, pihak klas asing melakukan survey juga dengan standar uang dimilikinya.

Jadi tambahnya kegiatan pengklasan dengan dua class  berlangsung tidak satu lembaga, tetapi tiga lembaga yakni pihak klasifikasi asing, PT BKI dan dari  pihak Ditjen Hubla, karena statutoria masih dilakukan pemerintah.

“Jadi harapan adanya efisien masih belum bisa dilakukan, karena dual class belum dilakukan satu lembaga yang diterima semua pihak,” ungkap Widihardja.

Untuk itu ia berharap pemerintah melakukan ketegasan dalam melakukan kegiatan dual class, agar kegiatannya dilakukan oleh satu lembaga namun diterima semua pihak.

(Sumber Tabloid Maritim)