Pemerintah menetapkan  kegiatan pengklasan kapal yang beroperasi di dalam negeri  ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) merupakan upaya mendukung industri pelayaran nasional. Untuk itu pihak perbankan dan perusahaan asuransi mendukung kepada pengemba­ngan armada pelayaran nasional .

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, Erwin Rosmali mengatakan, penetapan pengklasan kapal itu tertuang dalam Permen No. 7/2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Kapal Berbendera Indonesia. Sementara itu kewajiban pemerintah memberdayakan industri pelayaran nasional tertuang dalam  Instruksi Presiden No. 5/2005 sekaligus mengamanatkan 13 Menteri terkait dan seluruh gubernur, bupati dan walikota se Indonesia.

“Pihak  asuransi dan perbankan tentunya harus mendukung  pada pelayaran nasional yang kapalnya diklaskan di BKI,,” ujarnya saat pertemuan teknis Ditjen Hubla dengan para pemangku kepentingan perkapalan dan pelayaran dalam rangka sosialisasi Permenhub No.7/2013, Kamis (31/10).

Dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga mengatur soal  klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi. Badan klasifikasi nasional atau asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Untuk itu, semua kapal yang berlayar, kata Erwin Rosmali harus diklasifikasikan. Dan kapal serta muatan diasuransikan, karena asuransi bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban, tetapi sebagai kewajiban tetapi bukan kebutuhan.

Untuk itu, tambahnya, pihak  asuransi kapal melalui kewajiban klasifikasi kapal dapat  memberikan jaminan kepada perusahaan pelayaran nasional  tersebut untuk memperoleh pinjaman dari perbankan nasional untuk pengembangan armadanya.

“Untuk itu semua pihak mesti mampu berkoordinasi dan meyakinkan kalangan perbankan dan asuransi nasional atas potensi ekonomi armada rakyat tersebut,” tegasnya.

Pertumbuhan  jumlah kapal di Indonesia saat ini cenderung meningkat. Sampai bulan  Juli 2013, total armada pelayaran niaga nasional mencapai 12.536 unit atau setara 17.897.435 GT.  Jika dibandingan 2005 atau sebelum terbitnya Inpres 5/2005, pertumbuhan armada niaga nasional itu naik 107,5% dari sebelumnya  berjumlah 6.041 unit.

Dari jumlah itu yang dimiliki perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL mencapai 10.861 unit (17.281.162 GT) dan dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus pemegang SIOPSUS sebanyak 1.675 unit (616.273 GT).

(Sumber  Tabloid Maritim)