Get Adobe Flash player

Login KAP3B

Rekening KAP3B

Web counter

Today458
Yesterday618
This week458
This month3190
Total908558

Visitor IP : 54.208.73.179
Unknown ? Unknown Mon 18 Jan 2021 17:36

 

Pemerintah harus segera meratifikasi Maritime Labour Convention  (MLC), karena konvensi ini telah diberlakukan di seluruh dunia oleh ILO (International Labour Organization) mulai 20 Agustus 2013. Adanya penolakan dari Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA), dengan alasan kapal-kapal milik Perusahaan Pelayaran anggotanya belum siap, jangan menyurutkan niat Pemerintah untuk meratifikasi MLC.

“Dengan meratifikasi dan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam MLC, Indonesia akan terhindari dari ancaman internasional,” kata Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi di Jakarta pekan lalu.

Dikatakan, MLC merupakan pilar ke-4 dalam peraturan normatif yang wajib dilaksanakan oleh industri Pelayaran di seluruh dunia. Penerapan dan penegakannya dilakukan bersama dengan Safety of Life at Sea (SOLAS), Marine Pollution (MARPOL) dan Standars of Training, Certification and Watchkeeping (STCW). Terutama oleh negara bendera kapal dan para petugas Port State Control (PSC) di setiap Negara.

“MLC juga merupakan regulasi yang merangkum semua ketentuan standar Perburuhan Internasional di sektor Maritim. Tujuannya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada para Pelaut, menjamin hak-hak fundamental, dan menciptakan tata hubungan industrial yang baik dalam industri Pelayaran”, katanya.

Hanafi menjelaskan, konvensi MLC mengatur semua hal dalam hubungan industrial Pelaut, termasuk kewajiban Pengusaha Pelayaran untuk lebih memperhatikan perbaikan-perbaikan dalam perjanjian kerja. Juga tanggung jawab agen pengawakan (manning agency), aturan jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pemenuhan standar Perburuhan Maritim dan pelaksanaan praktek pengerjaan yang baik. 

Di bawah konvensi MLC, setiap kapal berukuran 500 GT ke atas yang beroperasi di Perairan Internasional maupun antar Pelabuhan dalam suatu wilayah negara, wajib memenuhi ketentuan konvensi ini. Kapal juga wajib memiliki Maritime Labour Certificate yang dikeluarkan oleh Administrator Negara bendera setelah dilaksanakan pemeriksaan yang valid.  Suatu Kapal dinyatakan telah memenuhi persyaratan MLC bila mampu menunjukkan bukti Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC).

Terkait hal ini, Hanafi menyatakan kendala Pemerintah dalam meratifikasi MLC akibat adanya penolakan dari Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA), dengan alasan Kapal-Kapal milik Perusahaan Pelayaran anggotanya belum siap. 

Menurut Hanafi, sikap INSA tersebut tidak dapat dijadikan patokan oleh Pemerintah  untuk tidak meratifikasi MLC. Pasalnya, apapun alasannya setelah MLC diberlakukan secara penuh oleh ILO di seluruh Dunia mulai 20 Agustus 2013, maka tetap saja Kapal-Kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional akan menghadapi pemeriksaan oleh Port State Control (PSC) setempat.

“Apabila tidak memiliki DMLC, kapal akan dikenai sanksi,” tegasnya. 

Sedang bagi pelaut juga akan terkena dampaknya. Menurut Hanafi, lapangan pekerjaan akan berkurang karena Pemilik Kapal lebih tertarik merekrut Pelaut dari Negara-Negara yang telah meratifikasi MLC. Dengan asumsi sistim perekrutan dan perlindungan Pelaut telah memenuhi ketentuan MLC.

Untuk itu, Hanafi mengusulkan beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Pemerintah perlu segera memfasilitasi dialog tripartit antara Pemerintah, Serikat Pekerja Pelaut (KPI) dan INSA untuk merumuskan ratifikasi MLC. Pemerintah segera meratifikasi MLC dalam bentuk undang-undang sebagaimana sebelumnya yang telah meratifikasi beberapa konvensi fundamental ILO lainnya.

“Bila pemerintah tidak merespons kondisi yang sudah kritis ini, KPI minta perhatian DPR-RI segera mengambil inisiatif terhadap penyusunan undang-undang untuk meratifikasi MLC,” sambungnya.

Banyak pelanggaran

Lebih jauh dikatakan, dalam implementasinya Pemerintah wajib menjadikan MLC sebagai peraturan Nasional yang bersifat mandatory dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, regulasi Nasional yang mengatur hubungan industrial sektor maritim di Indonesia  tidak tumpang tindih yang berdampak negatif.

“Tidak hanya bagi industri Pelayaran, hal itu juga sangat penting terhadap perlindungan maupun pemenuhan hak-hak fundamental Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal, termasuk di offshore dan kapal perikanan”, tambah Hanafi, yang juga Ketua ITF Asia-Pasifik.

Sementara belum ada peraturan yang baku, Kepala BNP2TKI telah mengeluarkan peraturan nomor PER.03/KA/I/2013 dan PER-12/KA/IV/2013 yang mengatur tentang perekrutan, penempatan dan perlindungan Pelaut di kapal niaga maupun kapal perikanan.  Kedua peraturan tersebut memperkuat regulasi penempatan dan pengerjaan Awak Kapal (Ship Manning) yang telah diatur oleh UU No. 17/2008 (Pelayaran), Peraturan Pemerintah No. 7/2000 (Kepelautan) maupun keputusan/peraturan Menteri Perhubungan yang sudah ada, dengan mewajibkan setiap pelaut yang ditempatkan harus memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL), melakukan penyijilan buku pelaut, dan Perusahaan wajib menandatangani Collective Bargaining Agreement (CBA) dengan Serikat Pekerja Pelaut di Indonesia. 

Apalagi bila Menhub menerbitkan peraturan tentang perekrutan dan penemptan awak kapal, maka akan semakin lengkap regulasi nasional yang memberikan jaminan perlindungan bagi Pelaut Indonesia.  “Hal ini perlu disusul dengan penandatanganan nota kesepahamaan antara kedua instansi pemerintah tersebut, sehingga tercipta sinergi dalam penerapan peraturan di lapangan,” ujarnya.

Hanafi  menyatakan sudah banyak contoh pelanggaran yang dilakukan oleh agen-agen pengawakan kapal yang merekrut dan menempatkan Pelaut di kapal-kapal asing tanpa melalui prosedur resmi. Namun mereka tidak mendapat tindakan apapun dari pemerintah, sebagaimana diatur melalui ketentuan pasal pidana dalam UU No. 17/2008.  Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus kecelakaan kapal MV. Costa Concordia, dimana dari 170 Pelaut WNI yang bekerja di kapal tersebut hanya 30 orang yang punya PKL dan buku pelautnya disijil,” tukas Hanafi.

Untuk itu, KPI akan meminta Ditjen Hubla  guna melakukan pemeriksaan terhadap salah satu kapal milik Costa Cruise Line yang bulan depan akan mengunjungi beberapa pelabuhan di Indonesia, di antaranya Tanjung Priok dan Bali.  Pemeriksaan dikhususkan bagi kelengkapan dokumen pelaut Indonesia, (sijil buku pelaut, PKL dan sertifikat kepelautan).

(Sumber Tabloid Maritim)