Thursday, 30th October 2014 21:24:03

BNP2TKI Terbitkan Prosedur Rekrutmen dan Penempatan Pelaut Ke Luar Negeri

 

Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi  RUstandi mengapresiasi Kepala BNP2TKI yang telah menerbitkan peraturan yang dituangkan dalam SK No.12/KA/IV/2013. Intinya menertibkan prosedur rekrut dan penempatan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing. Baik di kapal niaga, tanker, kapal penumpang/pesiar, maupun di kapal-kapal perikanan.

“Dengan adanya penertiban ini, perlindungan pelaut akan lebih maksimal. Selain itu, juga diharapkan dapat memberantas penempatan pelaut secara illegal, sehingga kasus-kasus di luar negeri yang merugikan pelaut dapat ditekan seminimal mungkin,” tekan Hanafi.

Jumhur Hidayat mengakui, selama ini kasus-kasus pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing semakin marak dan beragam. Ini terjadi karena belum ada peraturan yang baku, sehingga diperlukan penga­turan atau payung hukum untuk melindungi para pelaut Indonesia.

Selama ini, kata Jumhur, banyak perusahaan tidak langsung mengirim pelaut  ke kapal sesuai permintaan, namun disalurkan lewat agen tertentu di luar negeri dan ditempatkan di kapal lain. “Ini banyak menimpa pelaut perikanan, sehingga mereka banyak menghadapi kasus karena perlindungannya sangat lemah,” ujarnya.

Dikatakan, penempatan pelaut Indonesia ke luar negeri hanya dilaksanakan oleh Perusahaan Pelaksana Perekrutan dan Penempatan Pelaut. Yakni PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang dulu disebut PJTKI (Perusahaan Jasa TKI), dan Perusahaan Penga­wakan Kapal (P2K), yang biasa disebut Manning Agency.

PPTKIS wajib memiliki izin usaha dari Menakertrans. Sedang P2K wajib memiliki izin usaha pengawakan kapal dari Menteri Perhubungan. “Namun P2K tidak diwajib­kan menyetor dana ke rekening Menaketrans sebagai jaminan sebagaimana diterapkan kepada PPTKIS yang mengirim TKI,” kata Hanafi.

Dengan adanya peraturan ini, tidak ada lagi pelaut yang berangkat secara mandiri. “Semua harus lewat perusahaan agar perlindungannya jelas. Ke depan tidak ada pelaut yang berangkat secara perorangan,” jelasnya.

 

Dilarang pungut biaya

Semua perusahaan, lanjut Jumhur, harus terdaftar di BNP2TKI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Antara lain memiliki kerjasama dengan minimal satu pemilik kapal yang dibuktikan dengan surat penun­jukan, surat kuasa dan perjanjian pengawakan yang disahkan oleh Perwakilan RI. Juga harus memiliki data penempatan pelaut dilengkapi nama kapal dalam periode satu tahun terakhir.

“Perusahaan boleh menerima imbalan jasa penem­patan (fee) dari pemilik kapal, namun dilarang me­mungut fee dari pelaut,” tegas Jumhur.

Dikatakan, setiap pelaut yang ditempatkan oleh PPTKIS atau P2K harus memiliki PKL (Perjanjian Kerja Laut), antara lain mengatur soal syarat-syarat kerja, asuransi dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan kerja di kapal.

Pembuatan PKL harus berda­sar­kan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) atau CBA (Colletive Bargaining Agreement) yang ditandatangani oleh pemilik kapal dengan serikat pekerja pelaut. PPTKIS atau P2K dapat menan­datangani PKB/CBA setelah mendapat pelimpahan wewenang dari pemilik kapal.

“PKB/CBA dan PKL (setelah ditandatangani oleh pelaut dan pemilik kapal), wajib disahkan oleh pejabat Ditjen Perhubungan Laut,” tuturnya seraya menam­bahkan, pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing sebaik­nya menjadi anggota KPI, sehingga perlindungannya lebih terjamin.

Pelaut yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang dibuat BNP2TKI secara online. Untuk mendapatkan KTKLN, pelaut harus melampirkan paspor, buku pelaut, PKL, Kartu Identitas Pelaut (Seafarers Identity Document/SID), visa kerja (jika dipersyaratkan) dan surat kete­rangan telah mengikuti PAP (Pembekalan Akhir Pem­berangkatan).

“Tanpa persyaratan ini, pelaut tidak akan mendapat KTKLN dan tidak bisa berangkat ke luar negeri,” tegasnya.

Jumhur mengingatkan, prosedur penempatan pelaut ini harus dipenuhi oleh PPTKIS atau P2K. “Saat ini ada sekitar 280.000 pelaut Indonesia yang bekerja di ber­bagai negara dan memerlukan perlindungan yang lebih maksimal,” ujarnya.

Hanafi menambahkan, PPTKIS atau P2K wajib me­miliki tenaga ahli di bidang kepelautan. Ini harus dibuk­tikan dengan sertifikat sekurang-kurangnya setara dengan Ahli Nautika Tingkat (ANT) III, atau Ahli Teknika Tingkat (ATT) III, dan/atau diploma perhotelan. Atas nama pemilik kapal, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pelaut yang ditempatkan sejak pelaut menandatangani PKL sampai berakhirnya kontrak kerja, dan wajib memulangkan ke tempat asal pelaut di­berangkatkan.

Dengan adanya penertiban mungkin jumlah peru­sahaan yang menempatkan pelaut akan berkurang. Namun Hanafi optimis jumlah pelaut yang bekerja di luar negeri akan meningkat, karena pemilik kapal lebih yakin perusahaan yang mengirim lebih berkualitas.

Ia berharap ke depan Indonesia mampu bersaing dengan Filipina dalam memasok pelaut dunia. Filipina sekarang memasok 800.000 pelaut ke semua negara, sedang Indonesia baru menedekati 300.000 orang. “Banyak negara menyukai pelaut Indonesia, tapi salah satu kelemahan pelaut kita adalah kurang mahir ber­bahasa Inggris,” sambungnya.

*News (Sumber Minguan Maritim)