Get Adobe Flash player

Login KAP3B

Rekening KAP3B

Web counter

Today662
Yesterday657
This week1319
This month662
Total888983

Visitor IP : 100.24.113.182
Unknown ? Unknown Tue 01 Dec 2020 17:13

 Peristiwa tewasnya Taruna STIP yang disebabkan oleh tindakan kekerasan oleh para senior kepada para yuniornya memunculkan kembali polemik tentang terjadinya tindak kekerasan di lembaga pendidikan yang diduga masih menerapkan pendidikan semi militer. Penerapan pendidikan semi militer pada dasarnya bertujuan untuk membangun disiplin, militansi/semangat pantang menyerah, jiwa korsa, pada peserta didik karena latar belakang medan tugas yang akan dihadapi. Kehidupan pelaut di atas kapal memang memerlukan kekuatan mental untuk menghadapi ganasnya alam, serta bagi para perwira kapal harus bisa mengendalikan dan mengatur anak buah kapal sehingga pelayaran kapal berjalan sesuai jadwal dengan aman.

Paradigma pendidikan semi militer ini jika tidak ditangani dengan baik diyakini memiliki sisi negatif lahirnya budaya kekerasan oleh senior kepada yunior dengan alasan untuk menumbuhkan loyalitas dan jiwa korsa. Tentunya kita tidak bisa membandingkan dengan tindakan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya mahasiswa yang mengikuti program ekstra kurikuler di satu universitas baru-baru ini. Karena menurut pendapat penulis kejadian tersebut kasuistis sifatnya dan belum menjadi budaya. Tetapi apakah membangun kekuatan mental peserta didik hanya dapat dilakukan melalui pendidikan semi militer ?, tentunya masih banyak cara yang dilakukan untuk membangun kekuatan mental peserta didik, dan ini dapat kita lihat dari lulusan yang dihasilkan oleh Universitas yang tidak menerapkan paradigma pendidikan semi militer.

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah tinggi/politehnik/sekolah pelayaran, pada umumnya merupakan pendidikan vokasi yang menyiapkan peserta didik agar siap bekerja di sektor transportasi laut dan pendukungnya. Sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam bidang ilmu pelayaran itu sendiri masih terabaikan di lembaga-lembaga pendidikan pelayaran.

Indonesia sebagai negara maritim dan berupaya untuk menjadi poros maritim dunia tentunya sangat memerlukan pengembangan ilmu pelayaran, dan pengembangan ilmu pelayaran hanya dapat dikembangkan melalui riset dilembaga pendidikan seperti universitas yang tentunya berada di bawah Kementerian Riset & Dikti, sementara lembaga pendidikan pelayaran yang berstatus negeri yang diduga masih menggunakan paradigma pendidikan semi militer berada dibawah Kementerian Perhubungan.

Dari Politeknik menjadi Universitas
Kementerian Perhubungan memiliki beberapa lembaga pendidikan vokasi seperti STIP/PIP yang setara dengan program S1/diploma 4, bahkan sedang menjajaki pendidikan vokasi setara dengan magister.

Lembaga pendidikan pelayaran yang berada di bawah Kementerian Perhubungan ini memiliki standar internasional, lulusannya dapat bekerja dikapal-kapal seluruh dunia, karena kurikulumnya selalu menyesuaikan dengan ketentuan IMO (International Maritime Organization) yaitu lembaga internasional yang ketentuannya mengikat  dan mengatur tentang pelayaran di seluruh dunia. Kurikulum pendidikan vokasi untuk mencetak perwira pelaut maupun anak buah kapal di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan, dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh IMO. Sedangkan ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan navigasi pelayaran, permesinan kapal, administrasi pelabuhan diperoleh dari rumpun ilmu pengetahuan yang sudah ada seperti ilmu astronomi, fisika, permesinan, matematika serta ilmu sosial, dan kemungkinan tidak dilakukan riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut sehingga lebih berguna bagi perkembangan dunia pelayaran.

Untuk mendukung kebijakan Indonesia sebagai Negara Maritim dan menjadi Poros Maritim dunia maka ilmu tentang pelayaran perlu dikembangkan dilembaga pendidikan melalui riset ilmiah di perguruan tinggi setara universitas yaitu Universitas Pelayaran. Jika kita mencermati sejarah perkembangan lembaga pendidikan pelayaran yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, serta kelengkapan fasilitas pendidikan yang sudah dimiliki dan track record lulusannya yang sudah mendunia, maka sebaiknya Universitas Pelayaran merupakan perubahan dari salah satu Politehnik Ilmu Pelayaran yang ada di bawah Kementerian Perhubungan.

Universitas Pelayaran diharapkan nantinya memiliki program studi dengan rumpun ilmu vokasi/terapan pelayaran maupun program studi ilmu pelayaran yang mengembangkan science pelayaran dari rumpun ilmu alam, ilmu sosial maupun ilmu formal (masih banyak pengetahuan dan ketrampilan/tacit & explicit knowledge yang dimiliki pelaut Indonesia yang belum ditulis sebagai bahan ajar dan dikembangkan). Jika Universitas Pelayaran yang akan dibentuk merupakan perubahan dari salah satu Politehnik Ilmu Pelayaran yang berada dibawah Kementerian Perhubungan, lalu Politehnik yang mana yang akan dipilih ?. Pilihan kita dapat dimulai dengan  melihat sejarah cikal bakal berdirinya sekolah pelayaran di Indonesia,  lalu komponen pendidikan beserta fasilitas pendidikan yang sudah dimiliki saat ini dan selanjutnya kemungkinan pengembangan lokasi dengan luas lahan yang disyaratkan untuk sebuah universitas. Berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut pendapat penulis pilihannya adalah Politehnik Ilmu Pelayaran Semarang (PIP Semarang) yang merupakan metamorphosis dari sekolah pelayaran pertama di Indonesia (SPM Tegal) lebih tepat untuk dikembangkan menjadi Universitas Pelayaran.

Dengan perubahan Politehnik menjadi Universitas diharapkan paradigma pendidikan semi militer yang diduga menjadi pemicu tindakan  kekerasan oleh senior kepada yunior dapat dieliminir, seiring dengan penerapan kurikulum pendidikan Universitas. Perubahan ini tentunya tidak mudah karena harus menyesuaikan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Tentunya banyak hal yang akan menjadi faktor penghambat, salah satunya adalah kepentingan kelompok/lembaga yang sebenarnya bersifat sektoral saja.

Berdasarkan tujuan yang mulia dari pembentukan Universitas Pelayaran yaitu untuk pengembangan ilmu pelayaran dan dihasilkannya perwira pelaut Indonesia melalui lembaga pendidikan yang mengeliminir tindakan kekerasan oleh senior kepada yunior, serta kesemuanya itu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama, maka segala kepentingan kelompok/lembaga yang bersifat sektoral tetapi menjadi faktor penghambat terwujudnya Universitas Pelayaran hendaknya dikesampingkan, selanjutnya seluruh stake holder bekerja bersama untuk mewujudkan Universitas Pelayaran Indonesia.


Pengembangan ilmu pelayaran
Pada tahap awal, ada 2 fakultas yang disarankan untuk Universitas Pelayaran yaitu; Kesatu, Fakultas Ilmu Pelayaran dengan program studi;  Nautika (terapan), Tehnika (terapan), Tehnologi Pelayaran (science). Dua  program studi yaitu Nautika dan Tehnika merupakan program studi yang sudah ada di lembaga pendidikan Politeknik Ilmu Pelayaran, sehingga penyusunan Borang untuk akreditasi program studi akan lebih mudah. Untuk program studi teknologi pelayaran merupakan Prodi baru sehingga penyusunan Borangnya memerlukan perhatian yang lebih banyak.

Kedua, Fakultas Ilmu Administrasi Pelayaran dengan 2 program studi, yaitu; Prodi Administrasi Pelabuhan (terapan), merupakan kelanjutan dari program studi ketatalaksanaan dan kepelabuhanan/KLK, dan program studi Administrasi Niaga (science) yang merupakan Prodi baru. Selanjutnya dapat dikembangkan lagi dengan membentuk Fakultas Manajemen Pelayaran dengan Program Studi; Manajemen Transportasi Laut dan Program Studi Manajemen Logistik Maritim. Pada tahap selanjutnya Program Studi Tehnologi Pelayaran dapat dikembangkan menjadi Fakultas.

Dengan terbentuknya Universitas Pelayaran diharapkan akan banyak dilakukan riset tentang ilmu pelayaran yang akan memajukan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berhubungan dengan  pelayaran, sehingga Indonesia sebagai negara maritim dapat lebih mengembangkan sumber daya manusia yang mumpuni dan akan membawa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hasil lain yang diharapkan dari pembentukan Universitas Pelayaran adalah mereduksi budaya kekerasan dari senior kepada yunior yang diduga disebabkan oleh penerapan paradigma pendidikan semi militer di Sekolah tinggi/Politehnik Ilmu Pelayaran. ****

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

*PENULIS
  Dr. Yusuf Ali
Dosen Universitas Pertahanan & Bendahara Umum Korps Alumni Pendidikan Perwira Pelayaran Besar Semarang

Hp;        08111493365
Email;    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.